LOGO Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum LOGO
Pemerintah Kota Bandar Lampung

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum


  • Bagian Hukum merupakan unsur Staf dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yangbertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melaluiAsisten Pemerintahandan Kesejahteraan Rakyat.
  • Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perundang-undangan,bantuan hukum dan dokumentasi hukum.
  • Dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Hukum  mempunyai fungsi : 
  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
  3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
  4. penyiapan bahan pelaksana pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya;
  • Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bagian Hukum  dibantu oleh :
  1. Sub  Bagian Perundang–undangan;
  2. Sub  Bagian Bantuan Hukum;dan
  3. Sub  Bagian Dokumentasi dan Informasi.
  • Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum.

 

  1. Sub Bagian  Perundang – Undangan mempunyai tugas membantu Bagian Hukum dalam menyiapkan perumusan kebijakan Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perundang-undangan.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perundang-undanganmempunyai fungsi :
  1. penyiapan bahan penyusunan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan penjelasan kepala Daerah dalam proses penetapan Peraturan Daerah;
  4. penyiapan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah;
  5. pelaksanaan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;
  6. penyiapan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum Daerah;
  7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum Daerah;
  8. penyiapan bahan pembahasan raperda bersama DPRD;
  9. penyiapan pengusulan nomor register raperda, pengesahan rancangan perda serta melaporkan kepada Pemerintah Provinsi tentang evaluasi produk hukum Daerah;
  10. penyiapan legalitas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Instruksi Walikota, dan Naskah Dinas lainnya;
  11. penyiapan bahan pengundangan dalam lembaran daerah;
  12. penyiapan bahan usulan evaluasi Peraturan Daerah ke Provinsi;
  13. penyiapan bahan pembatalan atau revisi Produk Hukum Daerah;
  14. pemfasilitasian majelis pertimbangan kenotariatan;
  15. pemantauan perkembangan hukum dan Peraturan Perundang- undangan yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah dibidang Penyusunan produk hukum Daerah;
  16. pengiventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan produk hukum Daerah dan menyiapkan bahan petunjuk penyelesaiannya;
  17. pencatatan dan pemberian nomor naskah perjanjian kerjasama daerah;dan
  18. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  1. Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas membantu Bagian Hukum dalam menyiapkan perumusan kebijakan Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang bantuan hukum.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bantuan Hukummempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah;
  2. pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan;
  3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitas kerjasama dalam penanganan perkara hukum;
  4. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan hak Azasi Manusia ( HAM );
  5. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion);
  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa hukum;dan
  7. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya .

  1. Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasimempunyai tugas membantu Bagian Hukum dalam menyiapkan perumusan kebijakan Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidangdokumentasi dan informasi hukum.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Dokumentasi dan Informasimempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  2. pelaksanaan menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah;
  3. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH);
  4. pelayanan administrasi informasi produk hukum;
  5. pelaksanaansosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
  6. pelaksanaanevaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum daerah.
  7. Pelaksanaan update (desiminasi) perkembangan produk hukum;
  8. pengauntentifikasian salinan naskah Peraturan Daerah yang disebarluaskan;
  9. pengumpulan, penghimpunan, dan memperbanyak produk hukum Daerah yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah;
  10. penyediaan sarana akses jaringan internet produk hukum Daerah;
  11. pelaksanaan Tata Usaha dan kepegawaian pada Bagian Hukum;
  12. penyusunan Renstra dan rencana kerja (Renja) kegiatan serta anggaran pada Bagian Hukum;
  13. penyusunan evaluasi Renja triwulan dan tahunan, evaluasi Renstra, Lakip, LPJ, LPPD pada Bagian Hukum;dan
  14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya .